Setelah
publik menanti-nanti dan bertanya-tanya siapa saja yang masuk kedalam kabinet
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) , akhirnya terjawab. Seminggu sudah masyarakat
dibuat menunggu terkait susunan kabinet yang tak kunjung diumumkan. Berbagai
media massa dan sejumlah pihak mencoba menebak-nebak daftar nama calon menteri pun menuai kontroversi. Ada
yang berspekulasi Kabinet Jokowi-JK bersifat transaksional, jatah parpol
berkurang, kabinet Jokowi
terganjal KPK atau lingkaran koalisi, dan lain sebagainya.
Tepatnya
tanggal 26 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB , Presiden Jokowi menepati janjinya
setelah sempat satu kali ia membatalkan untuk mengumumkannya. Daftar menteri
yang akan membantunya selama lima tahun kedepan sebagian besar publik salah
menebaknya. Ada beberapa calon menteri yang digadang-gadang akan muncul namun ternyata
tidak masuk dalam kabinet. Namun disitulah letak menariknya bagaimana media
massa secara serta-merta beropini dan rakyat pun jangan sampai secara mentah
menelan informasi yang masih bersifat abu-abu.
Kabinet
yang telah tersusun diberi nama Kabinet Kerja. Cukup menarik jika menilik nama
Kabinet tersebut. Menekankan kata “kerja” seperti saat paska dilantik, beliau
mengatakan saatnya kerja kerja kerja untuk bangsa. Inilah saatnya Jokowi
bersama para menterinya untuk merealisasikan program kerja mereka dan stop
euforia berlebihan.
Berbagai
tugas sudah menanti didepan mata. Janji-janji semasa kampanye harus segera
diwujudkan. Perbaikan birokrasi sangat ditunggu oleh rakyat. Pemerintahan
Jokowi juga harus dapat menjalin kerja sama yg baik dengan Koalisi Merah Putih
(KMP) sebagai koalisi oposisi. Membuat kondisi politik yang sempat panas
sedikit mencair itu diperlukan. Menunjukan kepada masyarakat bahwa kehadiran
KMP menjadi penyeimbang pemerintahan bukan musuh. Perbedaan dalam demokrasi itu
sangat wajar. Dinamika politik seringkali berubah-ubah dan disitulah peran
media massa dalam menetralkan situasi diperlukan.
Mengambil
contoh dari sisi ekonomi, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan
Subsidi BBM perlu menjadi poin-poin utama. Industri pangan dan petumbuhan
ekonomi dalam negeri harus mengalami penguatan. Sejalan dengan program Revolusi
Mental, masyarakat dituntut untuk bangga akan produk Indonesia dalam persaingan
produk global. Subsidi BBM bagai hidup segan mati tak mau. Bila tidak segera
dilakukan pengurangan subsidi, APBN pun terancam anggarannya. Bila harga BBM
naik, tentu saja akan memberatkan rakyat dan semua komoditas pangan pun ikut
naik harganya. Sedangkan disisi pendidikan penerapan wajib belajar 12 tahun
harus bersifat nasional. Mencerdaskan kehidupan bangsa sudah menjadi tujuan
bangsa Indonesia.
Tindakan Presiden Jokowi meminta verifikasi calon
menteri kepada KPK – PPATK menurut saya adalah sebuah tradisi politik baru guna
menciptakan pemerintahan yang bersih, demokratis, berintegritas dan profesional.
Kita mengharapkan semua orang yang terpilih dalam Kabinet Kerja dapat berkerja
dengan baik dan kompeten sehingga harapan rakyat Indonesia, khususnya terhadap
penyelesaian berbagai masalah yang telah menghadang bisa terpenuhi. Jangan sampai
membuat negara ini jalan ditempat. Selamat bekerja.
Ginta
Febryana Ramadhani
Mahasiswi Jurusan Ilmu
Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(IISIP) Jakarta
